SUKABEKASI.com – Dalam konteks anggaran pendidikan yang mencapai angka Rp757 triliun, banyak pihak yang memandang besarannya sebagai langkah progresif pemerintah. Tetapi, tidak sedikit pula yang menganggap bahwa alokasi ini hanya sebatas angka-angka tanpa efek signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Kritik tersebut salah satunya datang sebab sebagian akbar biaya ini terserap ke program-program eksklusif seperti MBG (Merdeka Belajar dan Gotong Royong) yang justru menjadi perdebatan di berbagai kalangan.
Besarnya Anggaran, Tetapi Pemanfaatan Dipertanyakan
Dengan anggaran yang mencapai triliunan rupiah, seharusnya Indonesia dapat melihat peningkatan signifikan dalam mutu pendidikan. Akan tetapi, malah sebaliknya, berbagai pihak menilai masih banyak tantangan yang belum ditangani, seperti peningkatan kualitas guru dan fasilitas pendidikan di wilayah terpencil. Sebagai contoh, alokasi anggaran pada program MBG, yang mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Partai Demokrat, juga menghadapi kritikan soal efektivitasnya dalam konteks konkret peningkatan pendidikan. “Anggaran besar tanpa strategi yang jernih cuma akan menjadi cara sia-sia,” ungkap seorang pengamat pendidikan dari Jakarta.
Demokrat mendukung penuh pendanaan MBG sebesar Rp335 triliun, tetapi masih menggarisbawahi bahwa pemanfaatannya harus lebih transparan dan pas target. Alokasi buat program ini memang dianggap penting karena bertujuan untuk menaikkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Tetapi, efektivitas penerapan di lapangan masih menimbulkan tanya.
Dilema Penggunaan Biaya dan Rekomendasi dari Pakar
Meskipun program MBG didukung oleh pemerintah dan sejumlah partai politik akbar, kritik masih muncul dari forum pengamat pendidikan. JPPI (Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia) misalnya, menyarankan agar pemerintah meninjau ulang alokasi ini. Mereka berpendapat bahwa penggunaan separuh dari anggaran pendidikan nasional untuk satu program cenderung menjadi cara yang berisiko. “Program pendidikan harus lebih memandang ke akar permasalahan sistem pendidikan di Indonesia. Biaya besar itu sebaiknya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, dan pemberian akses belajar yang lebih merata bagi seluruh kelompok masyarakat,” ujar salah seorang anggota JPPI.
Para ahli pendidikan juga mengingatkan bahwa setiap program harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas, serta strategi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dengan lebih bagus. Pertanyaan akbar yang dihadapi waktu ini adalah apakah anggaran yang besar ini benar-benar dapat menaikkan kualitas pendidikan secara fundamental, atau cuma akan menjadi deretan statistik tanpa hasil nyata. Dalam konteks ini, keterlibatan seluruh pihak, bagus pemerintah, forum pendidikan, dan masyarakat, menjadi kunci penting agar anggaran tersebut bisa tepat target dan membawa perubahan signifikan bagi dunia pendidikan di Indonesia.
